SKP PBB dan Cara Pelunasannya

Posted on

SKB PP 23 – Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang terhitung denda administrasi kepada Wajib Pajak (WP).

Dasar Penerbitan SKP
SKP diterbitkan sekiranya :
a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) :
1) tidak diisi bersama dengan jelas, benar dan lengkap dan juga tidak ditandatangani oleh WP;

2) tidak disampaikan lagi didalam jangka kala 30 hari dan setelah ditegur secara tercantum tidak disampaikan sebagaimana ditentukan didalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau info lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar berasal dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh WP;

Jumlah Pajak Terutang Dalam SKP
a. Jumlah pajak yang terutang didalam SKP yang disebabkan SPOP tidak diisi bersama dengan jelas, benar, dan lengkap dan juga tidak ditandatangani oleh WP atau pengembalian SPOP melalui 30 hari setelah di terima WP, adalah sebesar pokok pajak disempurnakan bersama dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung berasal dari pokok pajak.

b. Jumlah pajak yang terutang didalam SKP yang didasarkan atas hasil pemeriksaan atau info lain adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau info lain bersama dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP disempurnakan denda administrasi sebesar 25 persen berasal dari selisih pajak yang terutang.

Cara Penyampaian SKP
SKP disampaikan kepada WP melalui :
a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
b. Kantor Pos.
c. Pemerintah Daerah (dalam hal ini Aparat Desa atau Kelurahan).

Batas Waktu Pelunasan SKP
SKP perlu dilunasi didalam jangka kala 1 (satu) bulan sejak SKP di terima oleh WP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *